AgrariaPolitikSejarah

Sejarah Perjuangan Landreform dari Jawa Timur

 

Permasalahan Landreform tidak dapat dibatasi hanya dalam sudut pandang ekonomi semata. Penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil harus mencakup transformasi di semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial-politik, budaya, kelembagaan, lingkungan, bahkan kemanusiaan.

Melalui hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, Tri Chandra Aprianto menyajikan dinamika perkebunan di wilayah Jember, dari kurun waktu awal tahun 1940-an sampai tahun 1970-an. Sejak era kolonial, kemerdekaan, hingga lahirnya orde baru. Bagaimana Sumber Daya Alam (SDA)yang melimpah ruah di Indonesia menjadi objek empuk untuk mengisi kantong-kantong segelintir golongan atau elite dari masa ke masa.

 

Mengapa Landreform?

 

Sejak masuknya perkebunan kolonial, relasi kuasa agraria tidak lagi diatur oleh pemenuhan kebutuhan subsistensi semata, melainkan untuk memenuhi pesanan pasar-pasar Internasional. Untuk memenuhi pesanan tersebut, maka praktik penyingkiran dan perampasan dilakukan oleh lembaga pemodal. Ketimpangan penguasaan dan relasi kuasa ini akhirnya menimbulkan konflik agraria sebagai wujud perlawanan rakyat (h. 5).

Ekspansi modal akhirnya memaksa masyarakat di pedesaan berada dalam lingkup perusahaan perkebunan. Secara tidak sadar mereka dihubungkan dengan pasar seberang lautan oleh penguasa-penguasa agraria yang baru. Kehadiran modal besar yang melakukan ekstraksi tanah dalam bentuk perusahaan perkebunan tidak hanya menimbulkan ketimpangan. Lebih jauh, terjadi demoralisasi sosial sebab diferensiasi kelas sosial antara golongan tani pribumi (kelas pekerja)dengan golongan pengusaha asing (pemodal) semakin jelas terlihat jurang pemisahnya.

Oleh sebab itu, penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil (landreform) adalah jalan keluar dari mata rantai ketimpangan sosial, serta pergeseran budaya, bahkan usaha memanusiakan manusia akibat penguasaan sumber-sumber agraria yang timpang.

 

Perjuangan Landreform

 

Menata ulang yang berarti membongkar yang lama kemudian menyusun yang baru adalah bukan perkara yang mudah. Sebab para pemodal tentu tidak berdiam diri ketika relasi kuasanya dibongkar. Praktik tersebut merupakan sebuah ancaman bagi ‘nilai lebih’ yang didapatkan pemodal dari mempekerjakan buruh untuk menghasilkan komoditas berupa hasil perkebunan, kemudian menjual komoditas tersebut untuk memenuhi pasar internasional.

 

Pada masa kolonial wilayah pekebunan dikenal dengan sebutan hak erfpacht (hak perbendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu lama dari sebidang tanah)yang berlandaskan pada hukum Agrarische Wet 1870. Soekarno menyadari bahwa untuk menata ulang sumber-sumber agraria membutuhkan kebijakan dan dukungan politik yang kuat. Oleh sebab itu Soekarno segera membentuk Panitia Agraria Yogyakarta pada 1948, yang bertugas membuat kerangka pemikiran hukum agraria nasional, pengganti hukum Agrarische Wet kolonial.

Kemudian karena perpindahan ibu kota negara, berubah menjadi Panitia Agraria Jakarta (1951). Selanjutnya diganti Panitia Soewahjo (1956) yang berhasil membuat Rancangan Undang-Undang (RUU). Akhirnya disempurnakan oleh Panitia Soenario (1958), dan menyerahkan RUU tersebutke DPR. Namun Soekarno meminta pendapat kepala Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengkritisi RUU tersebut. Akhirnya pada tanggal 24 September 1960, dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disahkan (h. 29)

 

Landreform: Konflik Pertentangan Kelas

                                                                                        

Periode 1959-1967 adalah periode penting dalam dinamika masyarakat perkebunan yang didominasi warna politik. Masing-masing kekuatan masyarakat politik dalam tubuh masyarakat perkebunan ter(di)sedot oleh dinamika dan politik arus utama. Termasuk gagasan pelaksanaan landreform yang merujuk pada UUPA 1960 menjadi ruang yang diperebutkan secara politis (h. 236)

Tuntutan untuk melaksanakan penataan ulang atas sumber-sumber agraria sebelumnya diteriakkan oleh masyarakat perkebunan (h. 244). Panggung-panggung politik turut bersaing dalam memaknai penataan struktur agraria. Masyarakat perkebunan yang tergabung dalam BTI memainkan peranan yang menonjol, dengan sasaran kerja utamanyamendistribusikan tanah-tanah erfpaht kepada para petani (h.245). Akibatnya suasana pedesaan di sekitar tanah-tanah perkebunan menjadi gaduh oleh demonstrasi masyarakat yang menuntut landreform.

Pada tahun 1963-1964 Jawa Timur menjadi wilayah tersebar konflik agraria di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya konflik antara pengikut PNI dengan pengikut PKI, atau pengikut PKI dengan kekuatan muslim dari Nahdlatul Ulama (NU)dan Masyumi. Setidaknya ada ketegangan antara Islam dan Komunis di Indonesia, khususnya Muhammadiyah (h. 247). NU secara politik memang tidak setuju dengan keberadaan PKI, akan tetapi banyak elite NU yang merasa bisa bersandingan dengan pihak komunis, ketimbang terhadap kelompok muslim reformis (h. 248).

Berbagai konflik yang terjadi akibat lambannya pelaksanaan landreform yang merujuk pada UUPA 1960 dan UU Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Pertentangan kelas antara tuan tanah dengan petani tak bertanah menuntut keadilan agraria demi kesejahteraan sosial tak terhindarkan. Akhirnya bentrokan fisik antara yang mendukung dan yang menolak tidak bisa dielakkan. Bentrokan tersebut bukan lagi karena kepentingan ideologi, tetapi lebih disebabkan oleh kepentingan ekonomi (h. 256).

Dinamika ini terjadi, sebab tanah merupakan aspek vital dalam kehidupan. Bagi penguasa tanah pasti sulit membiarkan tanahnya dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun lain bagi petani tak bertanah, hal tersebut merupakan napas segar untuk sebuah masa depan dengan kepastian pangan. Dan menurut PKI, landreform merupakan revolusi transformasi sosial yang revolusioner.

 

Problem Struktur Agraria Hari ini

 

Berbeda dengan hari ini, ekspansi modal yang paling masif adalah industri ekstraktif pertambangan mineral, atau Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. Perkembangan ekspansi modal di sektor ekstraksi tambang batu bara sebagai bahan dasar energi listrik menimbulkan masalah dari dulu sampai hilir.

Masyarakat di sekitar tambang batu bara maupun masyarakat kelas bawah di sekitar perkebunan sawit, sangat kecil merasakan hasil surplus ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan kerusakan alam dari sumber-sumber agraria yang sejak 1965 dikembalikan sebagaimana struktur kolonial yang menghasilkan ketimpangan serta penyebab kemiskinan.

Agenda landreform berupa sertifikasi tanah, sepertinya bukan solusi kongkret untuk mengurai ketimpangan sosial. Buktinya, meski sudah ada sertifikat tanah, penggusuran lahan berdalih proyek strategis nasional malah memunculkan  konflik agraria baru. Alih-alih memberi perlindungan hukum, program sertifikasi tanah hanya mempermudah pusaran investasi perusahaan besar untuk menguasainya.

Reforma Agraria bukan semata-mata masalah administrasi tanah masyarakat yang pengaturannya hanya di bawah suatu badan di pemerintahan seperti yang selama ini terjadi (h. 321). Sekali lagi, penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil adalah suatu transformasi dari semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial-politik, budaya, kelembagaan, lingkungan, bahkan kemanusiaan.

Judul Buku                   : Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria di Jember

Penulis                         : Tri Chandra Aprianto

Penerbit                      : STPN Press dan Sajogyo Institute

Kota Terbit                  : Yogyakarta

Tahun Terbit               : 2016

Cetakan                       : Ke-I

Jumlah Halaman         : xiv + 344 hlm

ISBN                             : 978-602-7894-29-7

Peresensi                     Fahmi Saiyfuddin (Pegiat RPDH Jombang)


Tulisan Fahmi Saiyfuddin lainnya

Mengulas Kembali Manifestasi Kartini

Minerva Foundation

Minerva Foundation adalah organisasi nir laba yang bergerak di dunia literasi. Didirikan dengan harapan tinggi mampu meningkatkan etos baca masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya. Program utamanya adalah beasiswa buku yang diintegrasikan dengan penulisan review-buku. Minerva Foundation diimpikan sebagai tempat refrensi utama bagi seseorang yang ingin mempelajari apa yang ia ingin pelajari melalui buku-buku yang diulas oleh jaringan penikmat buku Minerva.id.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button