Politik

Populisme Kiri: Dari Paska-Politik ke Paska-Demokrasi | Resensi Buku Populisme Kiri

 

Resensi Buku Populisme Kiri oleh Ahmad Muqsith



Mungkinkan Indonesia Mempraktikkan Apa yang Disarankan Mouffe?

Salah satu hal yang beberapa kali ditegaskan oleh Chantal Mouffe dalam buku Populisme Kiri adalah agar kita menghindari gerakan dari Esensialisme kelas. Pandangan ini merujuk pada identitas politik yang terbangun dari ekspresi dan posisi aktor perubahan sosial dalam relasi produksi, sementara kepentingan aktor perubahan sosial diasumsikan selalu dipengaruhi oleh posisinya. Esensialisme kelas akan kesulitan dalam dunia gerakan populis sekarang menngingat tidak semua gerakan berdasarkan perjuangan kelas.

Moouffe sendiri melihat ada momen paska politik, kondisi dimana perdebatan suatu keputusan politik tidak disarankan dilihat melalui kedekatan afliasi jenis politik tertentu, kanan moderat kah, atau malah kiri moderat. Kondisi ini muncul karena kompromi politik sehingga elite membangun narasi bahwa kebijakan politik yang ada hanyalah kebijakan yanng baik atau buruk, tidak ada lagi kebijakan kiri atau kebijakan kanan. Kondisi ini Moffe lihat sebagai salah satu faktor yang melahirkan krisis global neoliberalisme di 2008 silam. Kondisi dimana kebijakan di ruag publik hanya dikerjakan secara teknokratis oleh para ahli.

Populisme Bukanlah Ideologi

Mouffe menegaskan bahwa populisme bukanlah ideologi, melainkan cara berpolitik yang bisa dipraktikkan tidak hanya pada satu jenis ideologi saja. Populisme sangat kompatibel (sesuai) dengan pelbagai situasi, maka ia bisa berlangsung dalam jenis berbeda sesuai waktu dan tempatnya.

Pemahaman Mouffe sendiri dipengaruhi pandangan Laclau yang mengartikan populisme sebagai strategi diskursif untuk membentuk batasan politik yang mengelompokkan masyarakat ke dalam dua kelompok dan melakukan mobilisasi rakyat untuk menentang penguasa (Laclau, On Populist Reason; 2005).

Menurut Mouffe penyebab utama terjadinya kemunduran demokrasi dalam politik kontemporer adalah ketidakseimbangan antara kepentingan korporasi (perusahaan) dan kepentingan kelompok-kelompok lain. Bersamaan dengan terjadinya kemunduran demokrasi yang tidak terhindarkan, kondisi ini menjadikan politik sekali lagi, sebagai urusan elite tertentu, sebagaimana pernah terjadi di masa pra-demokrasi (Colin Crouch, Post-Democracy (Cambridge, UK: Polity, 2004), h. 104).

Maka munculah kondisi yang ia sebut “paska demokrasi” dimana keadaan sosial telah mereduksi demokrasi menjadi sekadar unsur liberalnya saja (ditandai dengan Pemilu yang adil dan bebas). Unsur liberal ekonomi menonjol tetapi leberalisme politik ditempatkan di posisi kesekian.Warga negara semakin terampas dalam menggunakan hak-hak demokratiknya. Paska demokrasi adalah lanjutan dari kondisi paska politik (H. 18).

Kondisi Paka-Politik dan Paska-Demokrasi di Indonesia, menurut saya bisa semakin terasa sejak gegeran reformasi dikorupsi kemarin. Pada masa pandemi seperti ini, potensi dua kondisi tersebut semakin parah sangat mungkin terjadi.

Berharap Pada Gerakan Aliansi Rakyat

Mouffe berharap terbentuknya aliansi rakyat melawan oligarki dengan terhubungnya gerakan buruh, kelas menengah prekariat dan gerakan rakyat marjinal lain yang menyuarakan isu lingkungan, anti seksisme, LGBT dll, Tanpa harus menempatkan gerakkan buruh sebagai poros gerakan rakyat.

 

Bagi saya seruan Mouffe ini sulit, karena untuk menuju demokrasi yang meluas dan mendalam mensyaratkan adanya intervensi pelbagai sektor untuk membangun sebuah hegemoni baru (h. 42). Sementara gerakan semacam itu sangat sulit dilakukan tanpa media yang memihak pada gerakan. Padahal kita tahu kondisi media kita dililit oligarki (Baca Ross Tapsell: 2018, Marjin Kiri). Sementara media alternatif tidak punya dampak signifikan dan cenderung tidak terhubung dengan kesamaan visi yang memungkinkan seruan Mouffe bisa diwujudkan di Indonesia, setidaknya dalam waktu dekat.

Populisme Kiri dan Partai Politik

Dalam pandangannya terhadap persiapan transisi hegemoni dari neoliberalisme yang mengalami krisis, populisme kiri bisa melakukan perubahan demokratik secara meluas dan mendalam tanpa harus memutuskan hubungannya dengan negara dan partai politik. Pandangan ini bisa saja sangat dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap Margaret Thatcher yang ia nilai mampu melakukan transformasi atas tatanan hegemonik tanpa menyingkirkan institusi-institusi demokrasi-liberal.

Faktanya, di Indonesia politik sudah tereduksi sedemikian rupa dalam konsepsi liberal sehingga meninggalkan politik menjadi sekadar kompetisi antar para elite di ruang yang netral. Partai politik, terutama di momen pilkada semakin kehilangan Politik ID (Identitas) karena berkoalisi hanya demi memperoleh kekuasaan tanpa berpikir visi dan pembedaan identitas yang jelas dengan partai politik lainnya.

Sementara menurut Mouffe, banyaknya anak muda yang tergabung dalam Partai Buruh di Inggris dan menjadikannya partai kiri terbesar di Eropa justru karena rakyat (terutama anak muda) diberitahu visi program radikalisasi demokrasi yang diusung partai. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini rakyat kecewa, karena tidak cukup ruang dimana mereka bisa ikut serta dalam urusan publik (politik).

Argumen Mouffe yang perlu diketengahkan dalam diskursus publik di Indonesia adalah penentangannya terhadap argumen bahwa demokrasi liberal adalah bagian super-struktur kapitalisme. Dengan begitu Mouffe menolak teori-teori yang mendudukkan sejajar antara liberalisme politik yang mensyaratkan liberalisme ekonomi, serta masyarakat demokratik yang mensyararatkan harus disusun di atas masyarakat ekonomi kapitalis. Mouffe menggarisbawahi bahwa tidak ada kemutlakan hubungan antara demokrasi liberal dengan kapitalisme.

Narasi Anti-Kapitalisme yang Salah

Kenapa populisme kiri tidak efektif dalam menjaring massa di Indonesia? Jika meminjam pendapat Mouffe, ia menuduh ektrem kiri yang secara salah dalam mengidentifikasi lawan dengan begitu abstrak sebagai kapitalisme. Narasi anti-kapitalisme yang abstrak menurut Mouffe membuat mereka selalu dalam posisi marginal karena gagal dalam memobilisir massa dalam bertindak politis akibat dimensi afektifnya tidak tersentuh.

Kategori kapitalisme terlalu abstrak. ia menyarankan agar populisme kiri bisa menunjuk lawan dimana orang (rakyat) mudah mengidentifikasinya benar-benar sebagai musuh. Bagi saya hal ini sulit dilakukan di Indonesia setelah untuk yang terakhir kalinya berhasil menjadikan Suharto sebagai musuh bersama.

Salah satu strategi populis kiri dalam membuat demokrasi berubah menjadi lebih dalam adalah menjamin terselenggaranya konfrontasi agonistik antar pelbagai kelompok masyarakat. Artinya kelompok pejuang isu yang meakili berbagai aliran bisa saling serang dalam berargumen. Seperti posisi Partai Politik di Jerman dalam kebijakan energy dan perubahan iklim di Pemilu 2021yang beragam tetapi jelas posisi politiknya. Jika melihat fakta di Indonesia, konfrontasi semacam itu sulit terjadi mengingat komunikasi ruang publik telah dicampuri robot dan buzzer politik.

Harus Membawa Isu Ekologis

Untuk melakukan konsolidasi rakyat, seiring kesadaran semakin heterogen tuntutan yang harus diperjuangkan selain sektor buruh yang dianggap tradisional, Mouffe menyarankan untuk menjadikan masalah ekologis sebagai arus utama perjuangan demokratik. Dengan isu ekologis menurut Mouffe akan mampu menarik kelompok-kelompok yang sebelumnya belum berafiliasi dengan kelompok kiri.

Selanjutnya Mouffe ingin menyerukan penguatan konsep kewargaan demokrasi yang ditandai dengan keterlibatan aktif dalam komunitas politik, hal yang berlawanan dengan konsep kewargaan dari liberalisme yang hanyna memahami kewargaan sebagai individu yang mempunyai hak-hak semata.

Dalam pembangunan rantai ekuivalensi di Indonesia tantangannya ada banyak, yang terlihat jelas ada dua yaitu; pertama konsep kewargaan yang lebih mendekati liberalisme dibanding konsep demokrasi. Sedangkan kedua, Organisasi non Pemerintah yang seharusnya memimpin rantai ekuivalensi malah sering terfragmentasi, terutama organisasi dengan isu perjuangan yang sama (sama-sama memperjuangkan isu lingkungan misalnya). Hal ini diperparah dengan kondisi absennya Partai Politik alternatif.

Rakyat dalam pikiran Mouffe terdiri dari berbagai kelompok dengan tuntutan demokratik beragam, jika di Indonesia mungkin kelompok penuntut pelayanan hak kesehatan, pejuang masalah agraria, kesetaraan perempuan, pekerja rumah tangga, penuntuk kebebasan berpendapat, aktivis antikorupsi dll. Sekumpulan tuntutan demokratik ini jika berhasil dihubungkan dalam sebuah rantai ekuivalensi maka akan membentuk apa yang disebut “rakyat”. Sebagai strategi populis kiri, maka harus dibentuk garis pemisah yanng jelas anatara “rakyat” dengan oligarki. Pertanyaan terakhir saya, untuk kasus di Indonesia, berada di posisi mana angkatan mudanya?

 

Judul Buku : Populisme Kiri

Penulis : Chantal Mouffe

Alih Bahasa: Melfin Zaenuri

Penerbit : Antinomi, Urundana Project

Tahun Terbit : 2020

Halaman : vii + 119

Peresensi : Ahmad Muqsith

Minerva Foundation

Minerva Foundation adalah organisasi nir laba yang bergerak di dunia literasi. Didirikan dengan harapan tinggi mampu meningkatkan etos baca masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya. Program utamanya adalah beasiswa buku yang diintegrasikan dengan penulisan review-buku. Minerva Foundation diimpikan sebagai tempat refrensi utama bagi seseorang yang ingin mempelajari apa yang ia ingin pelajari melalui buku-buku yang diulas oleh jaringan penikmat buku Minerva.id.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button